Banyak pihak menilai, usaha yang disuarakan oleh sekitar 332 Purnawirawan Jendral sebagai sebuah "tunggangan" baru dari beberapa kalangan yang "kepentingannya" terganggu. Beberapa penilai gerakan ini dipandang sebagai sebuah gerakan "membangkitkan mesin perang".
Ratusan purnawirawan Jendral ini juga tidak tanggung-tanggung meminta "penghentian pembangunan IKN". Tidak sedikit suara yang merasa heran bagaimana bisa purnawirawan yang tidak dikondisikan untuk berpikir secara teknokrat mengenai arsitektur pembangunan bisik bisa melompat sebagai analis arsitektur pembangunan fisik.
Beberapa pihak juga sedang menganalisis apakah ada keterlibatan pihak "dalam" yang sedang melakukan gerakan di tikungan "politik". Politik memang selalu menghadirkan ketegangan yang digerakan oleh berbagai kepentingan kekuataan dan penguasaan sumber daya.
Dari delapan usulan, dari usulan kembali ke UUD 45 Asli hingga pencopotan wakil presiden Gibran Rakabumi Raka menjadi puncak penyuaraan ratusan purnawirawan Jendral. Khalayak menilai bahwa usulan ke delapan atau pencopotan Gibran sebagai agenda utama dan lainnya dianggap sebagai "pemanis" atau pengalihan perhatian publik.
Minggu-minggu ke depan akan menjadi minggu yang "bergejolak". Pro dan kontra, analisis publik akan berkontestanding merebut ruang pikir publik guna pembentukan polarisasi para pendukung. Mobilisasi kontestasi politik 2029 senang mulai dibentuk guna "memutus" pengaruh Jokowi dan para pendukungnya.
Dalam negara demokratis, penyuaraan opini terkait dinamika politik dalam negeri dinilai sah-sah saja, tentu bukan berarti bahwa apa yang disuarakan menyatakan kondisi sebenarnya dari berbagai keprihatitan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, suara-suara demikian patut pula diuji.
Admin, BPP
foto, google
.gif)
.gif)
Komentar0