Masuknya nama Jokowidodo, presiden RI ke 7, sebagai finalis tokoh atau pemimpin terkorup di dunia membuat geger warga net. Hal ini tergambar dari banyaknya unggahan di sosial media yang memunculkan pro dan kontra. Pihak-pihak yang selama ini berseberangan secara politik dengan Jokowi mendapat angin segar untuk kembali "menyudutkan serta menyerang" posisi Jokowi.
Dalam berbagai postingan Sosial Media, tampak segali bagaimna infomasi OCCRP ini dipakai sebagai "senjata" yang dibidikkan kepada Jokowi dan seluruh pendukungnya. Seolah mengatakan bahwa apa yang selama ini mereka sampaikan terkonfirmasi bahkan bukan oleh mereka, namun oleh lembaga luar yang dipandang memiliki kredibilitas tinggi.Sayangnya eforia pada penentang Jokowi tidak berlangsung lama, pihak OCCRP buru-buru memberikan klarifikasin bahwa mereka tidak memiliki bukti apapun untuk mengatakan bahwa Jokowi telah memperkaya diri sendiri dengan hasil korupsi. Akan tetapi penjelasan OCCRP seolah tidak berdampak apapun bagi mereka yang sudah terlanjur membesarkan isu finalis Jokowi sebagai tokoh paling korup.
Hal yang menjadi menarik untuk dikritisi adalah OCCRP tidak pernah "menominasikan" Jokowi sebagai tokoh paling korup. OCCRP hanya menampilkan deretan finalis yang diusulkan oleh publik yang paling banyak suaranya.
Hal yang disayangkan bahwa penetapan finalis tokoh terkorup dengan mekanisme voting berdasarkan Surel (Surat Email) yang masuk dinilai "bias" dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebab ada variabel lain yang turut memengaruhi terjadinya "Bias" data. Oleh karena di Indonesia terjadi polarisasi politik yang tajam antara mereka yang mendukung Jokowi dan mereka yang melakukan perlawanan.
Hal ini juga diperparah dengan konflik internal partai yang juga mengalami konflik tajam. Konflik internal ini dapat saja membiaskan penilaian terhadap Jokowi yang dinilai sebagai musuh nomer satu partai tertentu.
Karena itu, publik perlu dicerahkan bahwa isu OCCRP ini telah menjadi komoditas politik yang dapat dikategorikana bisa mencemarkan nama baik Jokowi dan keluarga.
Admin, BPP
Komentar0