Pencabutan gelar guru besar ini menimbulkan pertanyaan serius pula. Pihak mana saja yang bertanggungjawab. Bahkan publik menilai bukan hanya ke 11 "guru besar" tersebut yang perlu dimintai pertanggungjawaban, pimpinan Universitas, asesor, bahkan Kemedikbudristek perlu dimintai keterangan.
Belajar dari kasus ini, dunia pendidikan perlu berefleksi mengapa tindakan pemberian guru besar yang dinilai melanggar integritas akademik ini terjadi. Mengapa para dosen "terpaksa" atau mungkin "dipaksa" menempuh jalur "tol" guna mencapai tingkatan tertinggi dalam jabatan fungsional kedosenan.
Tentu tidaklah bijak jika kesalahan itu kita fokuskan pada 11 dosen tersebut. Semua pihak perlu menggambil tanggungjawab penuh untuk kembali mengevaluasi sistem pemberian jabatan akademik tertinggi tersebut.
Menjadi Profesor tentu bukan saja soal jaminan finansial yang "baik", namun merupakan gengsi sosial. Di Indonesia, gelar guru besar" memberi arti penting sebagai orang " terpandai" dari semua yang tidak bergelar guru besar. Mereka yang guru besar, dalam potret keseharian masyarakat" dihormati, didudukan sebagai sumber pencari kebenaran.
Besarnya pengaruh sosial gelar ini, sekalipun sang guru besar sudah pensiun dan meninggal dunia, membuat gelar profesor tetap tersematkan di depan nama mereka. Ketika sang guru besar tutup usia, nisan sang profesor tertuliskan gelarnya. Karena itulah tidak sedikit dosen-dosen gelap mata dengan gelar tersebut. Tentu ini merupakan perkecualian dengan dosen-dosen yang berkeringat di jalur "on the track" dalam mencapai jabatan prestius tersebut.
Kejadian pencopotan guru besar ini setidahnya menjadi cermin bukan saja bagi dunia pendidikan, namun semua bidang yang berurusan dengan gelar dan pencapaian jabatan tertentu yang tidak berbasis "Merit System". Gelar bukanlah soal cover atau casing, tapi soal isi.
Admin BPP
Foto: google, pixbay.
.gif)
.gif)
Komentar0